Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Profil
- Jenis Program
- Nasional — Flagship Gizi & Kesehatan
- Penyelenggara
- Badan Gizi Nasional (Kepala: Dadan Hindayana)
- Dasar Hukum
- Perpres No. 83 Tahun 2024; Inpres No. 1 Tahun 2025
- Alokasi Anggaran
- Rp71 triliun (alokasi APBN 2025)
- Target Sasaran
- 82,9 juta anak sekolah, santri, dan ibu hamil
- Tanggal Peresmian
- Uji Coba: 2024; Operasional Nasional: Januari 2025
- Skema Operasional
- Distribusi via Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tiap wilayah
- Unit Usaha Layanan
- Dapur komunal SPPG, penyediaan makanan siap saji, edukasi gizi masyarakat
- Koneksi Strategis
- Logistik dan bahan baku disuplai secara eksklusif oleh Koperasi Merah Putih
- Catatan Kritis
- Risiko tata kelola pada pemilihan mitra yayasan (28 yayasan terafiliasi parpol) dan pengadaan infrastruktur dapur (SPPG) tanpa tender terbuka.
Relasi
← Mitra Strategis
Yayasan Lazuardi Kendari
← Mitra Strategis
Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR)
← Mitra Strategis
Yayasan Abdi Bangun Negeri
← Mitra Strategis
Yayasan Cahaya Wirabangsa
← Mitra Strategis
Yayasan Insan Cendekia Jayapura
← Mitra Strategis
Yayasan Sahabat Pelangi
← Mitra Strategis
Yayasan Asra Bakti Maritim
← Mitra Strategis
Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP)
← Mitra Strategis
Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN)
← Mitra Strategis
Yayasan Yasika Aulia (Yasika Group)
RED FLAG
Nur Alam (terpidana korupsi Rp40,2 miliar, vonis 12 tahun) dan M. Zayat Kaimoeddin (terpidana korupsi proyek pendidikan) mendirikan Yayasan Lazuardi Kendari yang menjadi mitra SPPG program MBG senilai triliunan rupiah.
Burhanuddin Abdullah (mantan Gubernur BI, terpidana korupsi Rp100 miliar dana YLPPI, vonis 5 tahun) menjadi Pengawas Yayasan IFSR yang mengelola 3 dapur MBG. Saat ini juga menjabat Komisaris Utama PLN dan Ketua Tim Ahli Danantara.
Abdul Hamid Payapo (terpidana korupsi proyek jalan PUPR senilai Rp5,05 miliar) terafiliasi dengan Yayasan Abdi Bangun Negeri yang menjadi mitra SPPG program MBG di Ternate.
Sulaeman Lessu Hamzah (anggota DPR RI fraksi NasDem, Dapil Papua) menjadi Pengawas Yayasan Insan Cendekia Jayapura yang mengelola SPPG MBG. Sebagai legislator nasional, ia memiliki peran pengawasan APBN termasuk anggaran BGN — konflik kepentingan langsung.
28 dari 102 yayasan SPPG (27%) terafiliasi partai politik — Gerindra 7, PKS 5, PAN 4, PDIP 3, NasDem 3, PSI 2, Berkarya 2, Hanura 2, dan 5 partai lain @1. Program bernilai Rp71 triliun menjadi arena patronase politik.
I Dewa Made Agung Kertha (Tenaga Ahli BGN) mendirikan Yayasan Indonesia Food Security Review yang menjadi mitra SPPG program BGN. Alfatehan Septianta (Tim Teknis BGN) juga menjadi pengurus yayasan yang sama. Staf internal regulator sekaligus berada di dalam lembaga yang mereka awasi — ini cross-reference langsung antara Thread A (BGN) dan Thread B (Yayasan SPPG).
Presiden Prabowo Subianto adalah Pembina Yayasan GSN yang menjadi mitra SPPG MBG — program bernilai Rp335 triliun (Anggaran 2026) yang presiden sendiri tentukan anggarannya melalui BGN. Adiknya (Hashim, Utusan Khusus Presiden) dan Menteri Pertahanannya (Sjafrie Sjamsoeddin) juga pengurus yayasan yang sama.
Penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar Rp223,6 Triliun (dari Mandatory Spending 20%) untuk membiayai program MBG. Hal ini digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai melanggar UU APBN dan merugikan hak siswa untuk mendapatkan pendidikan murni tanpa beban biaya makan.
Yayasan Yasika Aulia mengoperasikan 41 SPPG di Sulawesi Selatan — melampaui batas regulasi BGN (maks 10 per yayasan per provinsi). Pembinanya berusia 20 tahun, anak Yasir Machmud (Wakil Ketua DPRD Sulsel + Sekretaris DPD Gerindra Sulsel). Indikasi akses istimewa via koneksi politik.