Menyingkap Jaringan
di Balik Kebijakan.

Anggaran 2026 melonjak ke Rp335T, dengan dugaan 'penculikan' Dana Pendidikan (Mandatory Spending) sebesar Rp223,55T yang kini digugat di Mahkamah Kstitusi.

Krisis Transparansi: Berdasarkan data LKPP, baru 8,6% (Rp1,05T) dari total Rencana Umum Pengadaan (RUP) Badan Gizi Nasional yang diumumkan secara terbuka.

Patronase Politik: ICW mengidentifikasi 28 yayasan mitra pelaksana terafiliasi partai politik, dengan pengurus yang mencakup anggota DPR aktif dan mantan napi korupsi.

Audit Investigatif: Dugaan mark-up Rp7,95 Juta per unit pada pengadaan Tablet Samsung (Total Rp508,49 Miliar) untuk program Sarjana Penggerak (SPPI).

Kontrak Rp1,4T pengadaan motor listrik MBG dimenangkan PT Yasa Artha, yang jajaran direksinya merupakan saksi kunci dalam kasus korupsi bansos di KPK.

Pemborosan Anggaran: Temuan item pengadaan sekunder (semir & sikat sepatu) dengan markup harga hingga 300% melalui sistem E-Purchasing.

Monopoli Vertikal: PT Agrinas (Yayasan Kemenhan) memegang kendali penuh konstruksi 80.000+ gerai KMP dengan estimasi nilai proyek Rp128T+.

Indikasi Markup Konstruksi: Selisih anggaran pembangunan gerai hingga Rp700 Juta per unit dibandingkan nilai fisik riil di lapangan (studi kasus Denpasar).

Skandal Identitas: CEO PT IMI (vendor rak SPPG Rp375M) terdeteksi memiliki 3 NIK ganda dan menggunakan gudang militer Pusziad untuk penyimpanan unit komersial.