Badan Gizi Nasional (BGN)
Profil
- Jenis Lembaga
- Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK)
- Dibentuk Via
- Perpres No. 83 Tahun 2024
- Anggaran 2025
- Rp 71 Triliun
- Kepala Badan
- Dadan Hindayana
- Wakil Kepala
- Nanik S. Deyang
- Fungsi Utama
- Regulator dan pengawas distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG)
Relasi
← Mitra Strategis
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP)
→ Expenditure
Pengadaan Tablet Samsung SPPI
→ Mandates
Pengadaan Alat Makan SPPG
← Mitra Strategis
PT Bijee Galang Indonesia
→ Expenditure
Pengadaan Sikat & Semir Sepatu SPPI
→ Menerima Kontrak
Jasa Event Organizer BGN
→ Menerima Kontrak
PT Peruri Digital Security (PDS)
→ Menerima Kontrak
PT Yasa Artha Trimanunggal
← Pemimpin / Direktur
Dadan Hindayana
← Verifikator Pengadaan
Hendrar Prihadi
RED FLAG
199 Koperasi Merah Putih sudah menjadi supplier SPPG MBG. Jika program berjalan penuh, Agrinas (milik yayasan Prabowo) akan mengontrol: konstruksi dapur MBG (via SPPG), distribusi bahan pangan (via KMP), dan logistik pengiriman (via motor listrik BGN Thread C + kendaraan impor India). Satu ekosistem di bawah kendali presiden mengontrol seluruh rantai pangan program sosial nasional senilai Rp71T+.
BGN menggunakan penunjukan langsung untuk kontrak sistem informasi senilai Rp600 Miliar kepada Peruri.
Badan Gizi Nasional mengalokasikan Rp 1,5 Miliar untuk pembelian sikat dan semir sepatu sebagai pendukung pendidikan SPPI. Pengadaan ini dinilai tidak mendesak dan tidak relevan dengan fokus utama penanganan krisi gizi nasional.
Pengadaan 1,2 juta paket alat makan dengan pagu anggaran mencapai Rp 89,32 Miliar untuk 315 SPPG. Skala pengadaan barang konsumsi yang sangat masif di awal operasional lembaga mengindikasikan risiko inefisiensi anggaran.
Motor Emmo JVX GT dan JVH Max baru didaftarkan desainnya pada Agustus–Oktober 2025 — tepat sebelum kontrak BGN. Merek Emmo baru berdiri 2021, belum memiliki track record lapangan. APBN digunakan untuk memborong 21.801 unit produk yang belum teruji.
PT Yasa Artha Trimanunggal adalah induk dari PT Adlas Sarana Elektrik (produsen Emmo). Yasa Group menciptakan anak perusahaan untuk memproduksi motor, lalu holding yang sama memenangkan kontrak pengadaan untuk mensuplai motor itu ke BGN. Satu entitas mengontrol seluruh rantai: produksi (Adlas) + distribusi + pemenang kontrak (Yasa) = tidak ada kompetisi yang sesungguhnya. Direktur Utama dan Komisaris Utama Yasa keduanya diperiksa KPK kasus bansos Rp200 miliar.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi pihaknya langsung memotong anggaran BGN untuk motor listrik di 2026 setelah mengetahui pengadaan ini. Namun BGN sudah melanjutkan pengadaan dari APBN 2025 sebelum ada penghentian formal. Ini mengindikasikan BGN berjalan di luar mekanisme anggaran yang disetujui Kemenkeu.
BGN mengklaim harga Rp42 juta/unit — di bawah harga pasar Rp49,95–56,8 juta/unit. Center for Budget Analysis (CBA) menghitung total anggaran Rp3,2 triliun untuk 65.067 unit termasuk biaya pengiriman Rp528,9 miliar — berbeda jauh dari klaim BGN. CBA meminta Kejagung menyelidiki dugaan penyimpangan.
I Dewa Made Agung Kertha (Tenaga Ahli BGN) mendirikan Yayasan Indonesia Food Security Review yang menjadi mitra SPPG program BGN. Alfatehan Septianta (Tim Teknis BGN) juga menjadi pengurus yayasan yang sama. Staf internal regulator sekaligus berada di dalam lembaga yang mereka awasi — ini cross-reference langsung antara Thread A (BGN) dan Thread B (Yayasan SPPG).
Penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar Rp223,6 Triliun (dari Mandatory Spending 20%) untuk membiayai program MBG. Hal ini digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai melanggar UU APBN dan merugikan hak siswa untuk mendapatkan pendidikan murni tanpa beban biaya makan.
Baru 8,6% (Rp1,05 Triliun) dari total Rencana Umum Pengadaan (RUP) Badan Gizi Nasional senilai Rp12,32 Triliun yang diumumkan ke sistem SIRUP LKPP hingga April 2026. Sebagian besar pengadaan dilakukan secara tertutup atau melalui penunjukan langsung yayasan mitra.